Nobel Indonesia Institute

ANALISIS PERBEDAAN PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PPH 21 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SEBELUM DAN SESUDAH IMPLEMENTASI PERATURAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NO. 32/PJ/2017 (STUDI KASUS DI KANTOR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Browse

My Account